TELUKKUANTAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuantan Singingi (Kuansing) Riau,  menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Kuansing 2019, Senin (29/6/2020).

 

Pada sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua I Zulhendri, Bupati Kuansing Drs. H. Mursini, MSi hadir bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungam Pemkab Kuansing. Selain itu, juga hadir kepala dan ketua instansi pemerintahan.

 

"Setelah penyampaian pengantar dari Bupati Kuansing beberapa waktu lalu, kami langsung melakukan pembahasan bersama OPD. Pembahasan tidak hanya melalui rapat dengar pendapat, tapi juga turun ke lapangan," ujar Zulhendri.

 

Dari pembahasan itu, lanjut Zulhendri, ada beberapa catatan yang perlu ditintaklanjuti oleh Bupati Kuansing. Catatan itu dituangkan dalam pandangan umum yang disampaikan seluruh fraksi.

 

"Ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kinerja Pemkab Kuansing selama tahun 2019," ujar Zulhendri.

 

Adapun yang menyampaikan pandangan fraksi yakni Endri Yupet dari Fraksi Golkar, Azrori Analke Apas dari Fraksi PPP, Gusmir Indra dari Fraksi Gerindra, Jhonson Sihombing dari Fraksi Nasdem, Hamzah Alim dari Fraksi Demokrat.

 

Kemudian, Henky Rustop dari Fraksi PAN, Satria Mandala Putra dari Fraksi PDI Perjuangan, Agung Rahmat Hidayat dari Fraksi PKB dan Syafril dari Fraksi PKS-Hanura.

 

Dari pandangan seluruh Fraksi pada rapat tersebut, ada satu hal yang rata-rata semua fraksi menyampaikan dan mempertanyakan perkebunan Pemda yang berada di desa Jake.

 

Seperti yang telah di ketahui bahwa pemda memiliki perkebunan yang luasnya 100 Ha, tetapi setelah di ukur ulang ukuranya berkurang menjadi 92,7 Ha. "Kami lihat Perkebunan milik Pemda makin berkurang luasnya, padahal perkebunan tersebut sangat membantu dalam PAD Kuansing." Kata Endri Yupet saat menyampaikan pandangan dari Fraksi Golkar.